Kompilasi Peraturan Terkait Dengan Covid-19

A. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

No.
Jenis
Nomor
Tentang
Kode Dokumen
1
Perpu
1 Tahun 2020
Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan / Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan /atau Stabilitas Sistem Keuangan.
Perpu 01

B. Peraturan Pemerintah

No.
Jenis
Nomor
Tentang
Kode Dokumen
1
PP
21 Tahun 2020
Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
PP 01

C. Kebijakan Presiden

No.
Jenis
Nomor
Tentang
Kode Dokumen
1
Keputusan
11 Tahun 2020
Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
KP 01
2
Instruksi
4 Tahun 2020
Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
IP 01
3
Keputusan
7 Tahun 2020
Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
KP 02
4
Keputusan
9 Tahun 2020
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
KP 03

D. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

No.
Jenis
Nomor
Tentang
Kode Dokumen
1a
Peraturan
11/POJK.03 Tahun 2020
Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019
POJK 01
1b
.
14/POJK.05/ Tahun 2020
Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank
POJK 02
1c
.
15/POJK.4/ Tahun 2020
Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
POJK 03
1d
.
16/POJK.04/ Tahun 2020
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik
POJK 04
1e
.
17/POJK.04/ Tahun 2020
Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha
POJK 05
2
Surat
Nomor: S-88/D.04/2020
Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
SOJK 01
3
Surat
S-4/D03/2020
Langkah-langkah Pencegahan Dampak Covid-19 pada Industri Perbankan
SOJK 02
4
Surat
Nomor: S-6/D.05/2020
Upaya Pencegahan Dampak Penyebaran Covid-19 Pada Industri Jasa Keuangan Nonbank (IJK)
SOJK 03
5
Surat
Nomor: S-7/D.05/2020
Relaksasi atas batas waktu kewajiban Penyampaian Laporan Lembaga Jasa keuangan Nonbank (LJKNB) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
SOJK 04
6
Surat
Nomor: S-9/D.05/2020
Kebijakan Countercylical Dampak Penyebaran CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) bagi perusahaan Pembiayaan
SOJK 05
7
Surat
Nomor S-10/D-05/2020
Kebijakan Countercylical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) bagi Dana Pensiun
SOJK 06
8
Surat
Nomor: S-11/D-05/2020
Kebijakan Countercylical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) bagi Perusahaan Perasuransian
SOJK 07

E. Peraturan dan Kebijakan Menteri

No.
Instansi
Jenis
Nomor
Tentang
Dokumen
1a
Kementerian Dalam Negeri
Peraturan
20 Tahun 2020
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di lingkungan pemerintah Daerah
PM 01
1b
.
Surat Edaran
440/2622/Sj Tahun 2020
Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Daerah
SEM 04
2a
Kementerian Keuangan
Peraturan
19 PMK.07 Tahun 2020
Penyaluran Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum Dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
PM 02
2b
.
.
23/PMK.03 Tahun 2020
Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Virus Corona
PM 03
2c
.
.
28/PMK.03/ Tahun 2020
Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang Dan Jasa Yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
PM 12
2d
.
.
29/PMK.03/ Tahun 2020
Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perpajakan Dalam Keadaan Kahar Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019
PM 09
2e
.
.
31/PMK.04/ Tahun 2020
Insentif Tambahan Untuk Perusahaan Penerima Fasilitas Kawasan Berikat Dan / Atau Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Untuk Penanganan Dampak Bencana Penyakit Virus Corona (Corona Virus Disease 2019/Covid-19)
PM 11
3a
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Peraturan
11 Tahun 2020 Beserta
Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia
PM 04
3b
.
Pengumuman
HKI-OT.02.02-12 Tahun 2020
Perubahan Atas Pengumuman Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor Hkiot. 02.02-08 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Kekayaan Intelektual Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19
PK 01
3c
.
Keputusan
M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020
Pengeluaran Dan Pembebasan Narapidana Dan Anak Melalui Asimilasi Dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19
KM 03
3d
Peraturan
10 Tahun 2020
Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Anak dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19
PM 06
3e
.
Peraturan
12 Tahun 2020
Percepatan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri/Lembaga Terkait Pandemik Covid-19
PM 07
3f
.
Peraturan
44/PMK.03/ Tahun 2020
Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019
PM 13
4
Menteri Agama
Surat Edaran
6 Tahun 2020
Panduan Ibadah Ramadan Dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H Di Tengah Pandemi Wabah Covid-19
SEM 01
5
Kementerian Hukum Dan HAM
Pengumuman
HKI-OT.02.02-12 Tahun 2020
Perubahan Atas Pengumuman Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor HKI-OT. 02.02-08 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Kekayaan Intelektual Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19
PK 01
6a
Menteri Ketenagakerjaan
Keputusan
Nomor 151 Tahun 2020
Penghentian Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia
KM 01
6b
.
Surat Edaran
M/3/Hk.04/III/2020 Tahun 2020
Perlindungan Pekerja/Buruh Dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Covid-19
SEM 05
7
Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
Surat Edaran
1 TAHUN 2020
Imbauan Tindak Lanjut Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
SEM 06
8
Menteri Agraria
Surat Edaran
3/SE-100.TU.03/III/2020
Pelayanan Pertanahan Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
SEM 07
9
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
Surat Edaran
Nomor 36 Tahun 2020
Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Kegiatan Mudik Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19
SEM 08
10a
Menteri Perindustrian
Surat
B/312/M-Ind/Ind/IV/2020
Dukungan Kegiatan Usaha Industri di Daerah
SRM 01
10b
.
Surat Edaran
4 Tahun 2020
Pelaksanaan Operasional Pabrik dalam Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019
SEM 11
10c
.
Surat Edaran
7 Tahun 2020
Pedoman Pengajuan Permohonan Perizinan Pelaksanaan Kegiatan Industri Dalam Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
SEM 12
10d
.
Surat
B/313/M-IND/IV/2020
Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Usaha industri di daerah.
SRM 02
11a
Menteri Kesehatan
Surat Edaran
HK.02.02/III/375/2020
Penggunaan Bilik Desinfeksi dalam rangka Pencegahan Penularan COVID 19
SEM 09
11b
.
Keputusan
HK.01.07/MENKES/239/2020
Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi DKI Jakarta Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 COVID-19
KM 02
11c
.
Peraturan
9 tahun 2020
Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
PM 05
11d
.
Keputusan
HK.01.07/MENKES/249/2020
Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Dan Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
KM 04
11e
.
.
HK.01.07/MENKES/259/2020
Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kota Bandung, Kota Cimahi, Kbupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Dan Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
KM 05
11f
.
Surat Edaran
HK.02.01/MENKES/202/2020
Protokol isolasi Sendiri Dalam Penanganan Coronavirus Disease (Covid-19)
SEM 10
11g
.
Keputusan
HK.01.07/MEN KES/257 /2O20
Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Wilayah kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease KM06 2019 (Covid-19)
KM06
11h
.
Keputusan
HK.01.07/MEN KES/328 /2O20
Panduan Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi
KM07
12a
Menteri Pendidikan
Peraturan
19 Tahun 2020
Perubahan AtasS Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler
PM 08
12b
.
Surat Edaran
3 Tahun 2020
Pencegahan Corona Virus Disease (Covid-19) Pada Satuan Pendidikan
SEM 13
12c
.
.
4 Tahun 2020
Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19)
SEM 14
13
Menteri Perhubungan
Peraturan
18 Tahun 2020
Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
PM 10

F. Peraturan dan Kebijakan Pemerintah Daerah

No.
Daerah
Jenis
Nomor
Tentang
Dokumen
1a
DKI Jakarta
Seruan
4 Tahun 2020
Menjaga Jarak Aman Antar Warga Dalam Bermasyarakat (Sosial Distancing Measure) Dalam Rangka Antisipasi Dan Pencegahan Penularan Corona Virus Disease (Covid-19) Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
SEG 01
1b
.
.
5 Tahun 2020
Peniadaan Sementara Kegiatan Peribadatan Dan Keagamaan Di Rumah Ibadah Dalam Rangka Mencegah Penyebaran Wabah Corona Virus Disease (Covid-19)
SEG 02
1c
.
.
6 Tahun 2020
Penghentian Sementara Kegiatan Perkantoran Dalam Rangka Mencegah Penyebaran Wabah Coronavirus Disease (Covid-19)
SEG 03
1d
.
.
7 Tahun 2020
Perlindungan Dan Pencegahan Penularan Pada Masyarakat Yang Memiliki Risiko Tinggi Bila Terpapar Coronavirus Disease (Covid-19)
SEG 04
1e
.
.
8 Tahun 2020
Perpanjangan Waktu Peniadaan Sementara Kegiatan Peribadatan Dan Keagamaan Di Rumah Ibadah Dalam Rangka Mencegah Penyebaran Wabah Coronavirus Disease (Covid-19)
SEG 05
1f
.
.
9 Tahun 2020
Penggunaan Masker Untuk Mencegah Penularan Corona Virus Disease (Covid-19)
SEG 06
1g
.
Surat
Nomor: 1588/-1.819.611_2020
Penghentian Layanan Bus Antar Kota antar Provinsi (AKAP), Antar jemput antar provinsi (AJAP) dan Pariwisata
SDIS 01
1h
.
Keputusan
No. 337 tahun 2020
Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah COVID-19 Di wilayah Provinsi DKI Jakarta
KGB 01
1i
.
.
Nomor 380 tahun 2020
Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 DI Provinsi DKI Jakarta
KGB 03
1j
.
.
412 Tahun 2020
Perpanjangan Pemberlakukan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
KGB 05
1k
.
.
414 Tahun 2020
Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Covid-19 Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
KGB 06
1l
.
Peraturan
Nomor 33 tahun 2020
Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Provinsi DKI Jakarta
PG 01
1m
.
Surat Edaran
155/SE/2020 Tahun 2020
Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
SEDIS 01
1n
.
Keputusan
489 Tahun 2020
Perpanjangan Pemberlakukan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
KGB 09
2a
Jawa Barat
Keputusan
443/KEP.199-HUKHAM/2020
Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Jawa Barat
KGB 02
2b
.
.
No. 443/Kep.221- Hukham/2020
Pemberitahuan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Daerah KGB 03 Kabupaten Bogor, Daerah Kota Depok, Daerah Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi, dalam rangka Percepatan Penanganan CoronaVirus Disease 2019 (Covid-19)
KGB 04
2c
.
.
443/Kep.2287- Hukham/2020
Perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam rangka Percepatan Penanganan CoronaVirus Disease 2019 (Covid-19)
KGB 10
3a
Sulawesi Selatan
Keputusan
1100/IV/2020
Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Provinsi Sulawesi Selatan
KGB 07
3b
.
Instruksi
188.554/2649/B.Hkm
Kewaspadaan dan Pencegahan Penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
IG 01

G. Peraturan Direktur Jenderal

No.
Instansi
Jenis
Nomor
Tentang
Dokumen
1
Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjan Dan K3
Surat Edaran
5/193/AS.02.02/III/2020 Tahun 2020
Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Penyebaran Covid-19 Di Tempat Kerja
SEDIR 01
2
Bea & Cukai
Surat Edaran
SE-04/BC/2020 TAHUN 2020
Pembebasan Cukai Etil Alkohol Dalam Rangka Tindak Lanjut Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
SEDIR 02
3a
Pajak
Surat Edaran
Nomor SE-13/PJ/2020
Panduan Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) DI Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
SEDIR 03
3b
.
Keputusan
KEP-156/PJ/2020
Kebijakan Perpajakan Sehubungan Dengan Penyebaran Wabah Corona 2019
KEPDIR 01
3c
.
.
KEP-157/PJ/2020
Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Atas Keterlambatan Penyampaian SPT Masa Pajak PPN 1111 Yang Telah Jatuh Tempo Pada Tanggal 31 Januari 2020
KEPDIR 02
3d
.
.
KEP-158/PJ/2020
Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Atas Keterlambatan Penyampaian SPT Masa Pajak Pasal 21 Dan/Atau Pasal 26 SPT Masa Pahak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) Yang Telah Jatuh Tempo Pada Tanggal 20 Februari 2020
KEPDIR 03
3e
.
Peraturan
PER-06/PJ/2020
Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, Dan Pengolahan Surat Pemberitahuan, Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2019 Sehubungan Dengan Pandemi Coronavirus Disease 2019
PEDIR 01

H. Lembaga Negara

No.
Lembaga
Jenis
Nomor
Tentang
Kode Dokumen
1
BNPB
Surat Keputusan
Nomor 13.A Tahun 2020
Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia
SK 01
2a
Mahkamah Agung
Surat Edaran
1 Tahun 2020
Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya
SEMA 01
2b
.
.
2 Tahun 2020
Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Lingkungan Mahakamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya
SEMA 02
2c
.
.
3 Tahun 2020
Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Lingkungan Mahakamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya
SEMA 03
3
Gugus Tugas Nasional
Surat Edaran
4 Tahun 2020
Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
SEGT 01

I. Peraturan dan Kebijakan Badan Dibawah Kementerian

No
Badan
Jenis
Nomor
Tentang
Kode Dokumen
1
Badan Pengelola Tranportasi Jabodetabek
Surat Edaran
SE.5 BPTJ Tahun 2020
Pembatasan Penggunaan Moda Tranportasi Untuk Mengurangi Pergerakan Orang Dari dan Ke Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Dan Bekasi Selama Masa Pandemik Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
SEBA 01