Kumpulan 45 Peraturan Pemerintah dan 4 Peraturan Presiden atas turunan dari Undang-undang Cipta Kerja (Omnibus law) By Anindita MulyanaIn LegalPosted March 4, 2021 A.Undang-undang Cipta Kerja (Omnibus Law) No.Undang-undang 1Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja B. 45 Peraturan Pemerintah atas Omnibus Law No.Peraturan Pemerintah 1Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko2Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 3Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah4Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil5Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha6Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah7Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa8Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman 9Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun 10Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi11Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek.12Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung13Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol 14Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah 15Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 16Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar 17Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang 18Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 19Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan 20Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administratif Di Bidang Kehutanan.21Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 22Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian23Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan24Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian25Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan 26Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 27Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran 28Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan 29Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian 30Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing31Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja32Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan 33Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan 34Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rekening Penampungan Biaya Perjalanan Ibadah Umrah35Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal 36Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus 37Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas 38Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional 39Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah 40Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat41Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial 42Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran 43Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan 44Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian 45Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Yang Melibatkan Lembaga Pengelola Investasi dan/atau Entitas Yang Dimilikinya C. 4 Peraturan Presiden atas Omnibus Law NoPeraturan Presiden 1Nomor 9 Tahun 2021 tentang Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan 2Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal 3Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kerja Sama Antara Pemerintah Pusat dengan Badan Usaha Milik Negara Dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar 4Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
