Kumpulan 45 Peraturan Pemerintah dan 4 Peraturan Presiden atas turunan dari Undang-undang Cipta Kerja (Omnibus law)

A.Undang-undang Cipta Kerja (Omnibus Law)

B. 45 Peraturan Pemerintah atas Omnibus Law

No.
Peraturan Pemerintah
1
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
2
Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
3
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
4
Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil
5
Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha
6
Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah
7
Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
8
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
9
Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun
10
Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
11
Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek.
12
Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
13
Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol
14
Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah
15
Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
16
Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar
17
Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
18
Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
19
Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan
20
Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administratif Di Bidang Kehutanan.
21
Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
22
Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian
23
Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan
24
Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
25
Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan
26
Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
27
Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran
28
Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan
29
Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian
30
Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
31
Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja
32
Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
33
Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
34
Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rekening Penampungan Biaya Perjalanan Ibadah Umrah
35
Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal
36
Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus
37
Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
38
Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional
39
Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah
40
Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
41
Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial
42
Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran
43
Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan
44
Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
45
Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Yang Melibatkan Lembaga Pengelola Investasi dan/atau Entitas Yang Dimilikinya

C. 4 Peraturan Presiden atas Omnibus Law